ARSIP LAMPUNG

H. Bambang Eka Wijaya. (Foto:Dok. Lampost.co) BULAN terakhir ini di media sosial ramai digunjingkan isu tentang utang negara, seolah republik ini sudah hampir tenggelam oleh utang. Atas keruhnya isu utang negara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani jernihkan lewat akun Facebook-nya, Jumat (23/3), yang diunggah Kompas.com. Dari angka-angka yang dia hadirkan terbukti, justru keuangan negara sebenarnya terus semakin lebih baik.   Ia menyatakan perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elite politik tak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat jadi tidak produktif. Kecuali kalau tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti itu sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun.   Utang bukan satu-satunya instrumen dalam mengelola keuangan negara dan perekonomian. Bany

H. Bambang Eka Wijaya. (Foto:Dok. Lampost.co) TERMINAL 4 Bandara Changi, Singapura, contoh artificial intelligence (AI) menggantikan tugas manusia melayani penumpang untuk melakukan boarding otomatis. Sejak masuk bandara, check in sampai masuk pesawat, tidak terlihat seorang pun petugas yang melayani penumpang.   Saat chek in, ada layar komputer untuk scanning paspor. Usai itu ketik code booking, keluar boarding pass. Kalau ada barang untuk masuk bagasi, sentuh tanda bagasi keluar pita tanda bagasi. Pasang sendiri di bagasinya, lalu letakkan bagasi di ban berjalan. Pijat gambar bagasi, bagasi jalan sendiri. Pengenal barang dan pemiliknya adalah code booking yang ada di boarding pass dan pita bagasi.   Masuk ke ruang tunggu sesuai gate yang tertera di boarding pass. Saat jam boarding tiba, tidak perlu menunggu panggilan, langsung masuk gate menuju pesawat. Selamat jalan. Serbaotomatis, semua dilakukan sendiri oleh penumpang dengan bantuan mesin AI.   Terminal 4 Bandara

Illustration (Photo: Medcom/Rakhmat Riyandi) Jakarta (Lampost.co) -- Setidaknya masih ada 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. 15 di antaranya dituduh kasus pembunuhan dan 5 sisanya dituduh menggunakan sihir.   “Kalau soal sihir itu bisa kita mintakan pengampunan. Tapi kalau sudah dituduh pembunuhan ya memang agak sulit. Namun, kami terus berusaha sekuat tenaga membela warga Indonesia di sana,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (20/3/2018).   Kasus tuduhan sihir termasuk kasus yang jarang ditemui di negara lain. Biasanya mereka dituduh menggunakan sihir karena kecemburuan dari sang majikan wanita.   “Ya karena majikannya itu kerja semua, anaknya lebih nempel sama TKI kita itu. Majikannya yang laki-laki senang lah, eh yang perempuan ya tidak suka. Lalu menemukan rambut yang memang dikumpulkan di kamar, disangka main s

Ilustrasi. (Google Images) BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyoroti potensi praktik korupsi di pemerintahan provinsi Lampung maupun pemerintah daerah.   "E-planning akan menekan angka korupsi," kata Koordinator Wilayah Sumatera 2 Korupsi, Supervisi, dan Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M Nasution kepada Lampost.co, Senin (19/3).   Dijelaskannya, E-planning ada dua syarat yang pertama tentang proses mulai dari Musrenbang yang terbuka, semua masyarakat bisa mengajukan usulan . Kemudian dilakukan verifikasi dan akan muncul rancangan kerja pemerintah daerah RKPD dan keluar KUA PPAS.   Modul e-planning harus memasukkan standar satuan harga (SSH) dan harga satuan pokok per kegiatan (HSPK) yang merupakan penjabaran dari seluruh kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah.   "Contoh, kita bangun jalan berapa km, ada biaya aspal, tenaga kerja, pasir dan semua bisa ditentukan dan dibuatkan rincian HSPK," ungkapnya.  

H. Bambang Eka Wijaya. (Foto:Dok. Lampost.co) BANK Wakaf Mikro ini model baru, bank yang tidak menerima dana simpanan masyarakat atau lazim disebut dana pihak ketiga (DPK). Maret ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui berdirinya 20 bank wakaf mikro di seluruh Indonesia, dua di antaranya (di Cirebon dan Surabaya) diresmikan oleh Presiden Jokowi.   Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang didirikan pesantren untuk membantu masyarakat lingkungan pesantren. Bantuannya berupa modal usaha maksimum Rp3 juta per unit usaha disertai pelatihan dan pendampingan. Imbal hasilnya maksimum 3% per tahun. Dana bank wakaf berasal dari donatur, maksimal Rp5 miliar per bank wakaf.   Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro, donatur bisa dari semua kalangan, seperti CSR perusahaan maupun individu masyarakat. Biaya operasional bank wakaf didapat dari imbal hasil penempatan dana donasi di bank umum syariah, maupun kalau sudah lancar n

Plt. Bupati Lamteng temui pegawai usai pembukaan sosialisasi (Foto : M Wahyu Pamungkas)   GUNUNG SUGIH ( Lampost.co ) -- Pemkab Lampung Tengah berharap pemberlakuan PP No.11 tahun 2017 dapat menekan pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN).   Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan hal tersebut saat membuka sosialisasi perundang-undangan kepegawaian di gedung pelatihan Balitbangda, Selasa (13/3/2018).   Loekman Djoyosoemarto berharap sosialisasi tersebut dapat mengubah cara kerja ASN Lamteng. Agar dalam bekerja selalu mengacu pada aturan, sehingga tercipta sistem yang sehat dan benar.   Dengan PP No.11, lanjutnya, sejumlah aturan menjadi lebih mudah. Ia mencontohkan dalam kenaikan pangkat, tidak perlu mengurus ke BKN karena nantinya bupati memiliki kewenangan. Kenaikan pangkat dikaji melalui prestasi kerja.   "BKN tetap menjadi lembaga kontrol. Tetapi pada prinsipnya sudah tidak ada celah untu

Ilustrasi Yurisprudensi.com LANGKAH penegakan hukum sering indah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Penegakan hukum sering hanya menjadi kebijakan pemanis bibir dalam setiap pergantian pejabat baru.   Tetapi faktanya hukum sering tenggelam dalam kubangan kepentingan kelompok tertentu dengan berlindung di balik prosedur hukum acara pidana. Satu contoh terkini adalah penuntasan kasus korupsi. Sebagian besar rakyat di negeri sepakat korupsi adalah kejahatan luar biasa dan menjadi musuh bersama.   Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat luar biasa. Tidak saja menimbulkan dampak ekonomi sesaat, tetapi juga merampas masa depan generasi penerus bangsa.   Di Lampung, penuntasan kasus korupsi yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa itu terkesan sekenanya saja. Seakan bisa dipermainkan aparatur penegak hukum.   Alih-alih menangkap terpidana yang berstatus buron, seperti Satono dan Alay. Untuk mengeksekusi vonis pengadilan dan menjalankan kewenangan pun

Keputusan MA tentang penghapusan biaya pengesahan STNK tahunan. (Foto:medcom.id/M.Bagus Rachmanto)   KALIANDA ( Lampost.co )--Polres Lampung Selatan mulai besok, Rabu, 14 Maret 2018 tidak akan memungut biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan roda dua dan empat.   Diberlakukannya hal tersebut, terkait putusan Mahkamah Agung (MA) no 12/hum 2017, tanggal 14 Juni 2017, tentang pembatalan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Peraturan Pemerintah 60/2016. Lampiran E no 1 dan 2 atau pengesahan kendaraan roda dua dan empat.   Hal tersebut berdasarkan keputusan rapat hari ini yang dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Efektif diberlakukan mulai tanggal 14 Maret besok," kata Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, AKP Reza Khomeini, kepada Lampost.co, Selasa (13/3/2018).   Dijelaskannya, biaya pengesahan STNK untuk sepeda motor Rp25 ribu, sedangkan roda empat sebesar Rp50 ribu. "Biaya ini mulai besok gratis atau tidak

NU Lampung Perangi Berita Hoaks (foto :pixabay) TIDAK perlu diragukan lagi Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan sejak 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asyari punya andil besar dalam merebut kemerdekaan. Amat banyak santri, ulama, dan tokoh Islam yang berkorban waktu, harta, bahkan nyawa untuk mengusir penjajah dari negeri ini.   Hal itulah mengapa ormas Islam terbesar ini menjadi salah satu yang turut berpartisipasi aktif mempertahankan kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.   Hingga kini NU tegak lurus dengan paham ahlussunah wal jamaah. Mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Peran NU dalam menjaga moral dan ukhuwah tidak hanya bersumber dari Alquran dan sunah. Tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik.   Fakta menunjukkan di tengah hantaman badai politik identitas, NU menjadi salah satu ormas Islam yang istikamah menjadikan agama sebagai kekuatan moral untuk memb

Ilustrasi. Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Tiongkok. (MI/Pius Erlangga) NEGERI ini nyata-nyata mau dibuat teler. Tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk melumpuhkannya, cukup mengirim sabu-sabu berton-ton. Indonesia akan menjadi bangsa pengkhayal nomor wahid karena otak anak bangsa tumpul dibuatnya. Yang pasti, negara ini menjadi pasar yang sangat potensial berbisnis narkoba dalam jaringan dunia.   Faktanya, dalam sebulan terakhir terjadi penangkapan tiga unit kapal berbendera asing yang masuk Indonesia—Kepulauan Riau. Mereka membawa sabu-sabu seberat 1,29 ton. Dua pekan kemudian, kembali menangkap kapal yang mengangkut barang yang sama sebanyak 1,6 ton. Cukup fantastis. Jumlahnya 2,9 ton yang siap membanjiri negeri ini.   Sabu-sabu seberat 0,5 gram saja sudah bisa membuat orang teler, apalagi 2,9 juta gram. Berapa banyak anak bangsa yang bisa diselamatkan dari hasil tangkapan kali ini? Barang haram itu masuk golongan metamfetamina yang bisa merusak keseimbangan otak.

Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi. Foto: Dok. DPR JAKARTA ( Lampost.co )--Proses registrasi kartu sim telah berakhir pada 28 Februari 2018. Pemerintah diminta untuk memastikan data pribadi pemilik kartu sim aman dan sesuai dengan peruntukan. Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menegaskan tidak boleh ada pihak manapun menyalahgunakan data pribadi warga negara di luar kepentingan. Negara wajib memberi perlindungan data pribadi penduduk mulai nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir serta catatan penting yang tertuang dalam data pribadi penduduk. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan sebagaimana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," ujar Arwani dalam kete

  Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.   Jakarta ( Lampost.co ) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap empat Ketua Fraksi Partai Politik (Parpol) di Lampung Tengah. Mereka diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).   Keempat petinggi partai itu antara lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tengah Roni Ahwandi, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Tengah M Ghofur, Ketua Fraksi PKB Lampung Tengah Iskandar dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Ahmad Rosidi. "Empat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/3/2018).   Selain empat orang itu, penyidik juga ikut memanggil dua bos PT Sorento Nusantara yakni Budi Winarto dan Simon Susilo. Kemudian, Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi, Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kab Lampung Tengah serta s

H. Bambang Eka Wijaya. (Dok/Lampost.co) PEMERINTAH pada 2018 membuka lowongan 200 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS), sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Dalam rekrutmen ini pemerintah memakai sistem minus gross, jumlah CPNS yang diterima disesuaikan PNS yang pensiun.   "Kita patokannya jumlah pensiun. Jumlah pensiun itu 200 ribu lebih, jadi tidak boleh kurang dari 200 ribu," kata Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (metrotvnews.com, 4/3/2018)   Rekrutmen CPNS 2018 ini, menurut Asman, diprioritaskan kepada calon-calon yang berpendidikan dan berkemampuan (skill). Hal itu sangat penting untuk mendukung sistem e-Government yang diterapkan di masa depan. "E-Government akan memaksimumkan fungsi seseorang dan meminimumkan ketergantungan kepada orang," ungkapnya.   Pada rekrutmen kali ini pemerintah akan memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu, menuru

Ilustrasi. (Foto: imcnews.id)   KOTABUMI ( Lampost.co )--Pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, menangkap DPO kasus korupsi Tahun 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu.   Pelaku yang diketahui bernama Mika Heri Laksana Alias Heri (30) ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Desa Cempaka, Sungkai Jaya, Lampung Utara, Senin (5/3/2018) sekitar pukul 17.30.   Kasi Intel Kejari Kotabumi Dicky Zaharudin mewakili Kajari Sunarwan mengatakan penangkapan DPO kasus korupsi di Bengkulu tersebut berawal dari hasil koordinasi dengan Kejari Kota Bengkulu tertangal 23 Februari 2018. Dari informasi, Mika Heri berdomisili di Wilayah Lampung Utara.   Setelah dilakukan pencarian, kata Dicky, pihaknya akhirnya mengetahui tempat keberadaan Mika Heri. Dibantu pihak kepolsian, jajaran Kejari Kotabumi langsung mengamankan Mika Heri yang telah lama menjadi buruan Kejaksaan Kota Bengkulu tersebut.   "Terpidana menjadi buruan pihak Adiyaksa

Duta besar Maroko dan Lebanon mengunjungi pameran mini di Pemprov Lampung, Senin (5/3/2018). (Lampost.co/Effran Kurniawan) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )---Lima duta besar (dubes) negara asal Timur Tengah untuk Indonesia mengunjungi pameran mini yang digelar di halaman kantor pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (5/3/2018).   Bahkan kelima delegasi negara tersebut juga sempat berbelanja di stand-stand yang difasilitasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut. Lima diplomasi kenegaraan itu adalah Oudia Benabdellah (dubes Kerajaan Marocco), Mona El Tannir dan Spouse (dubes Republik Lebanon), Mohammed Ali Saleh Al Najar (dubes Republik Yaman), Salim Abdurahman Al-Otaibi (dubes Arab Saudi), dan Abdullah Y B SH Al Fadhli (dubes Kuwait).   Mereka sempat merogoh kocek untuk membeli produk hasil bumi Lampung, seperti kopi dan keripik pisang. Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Arie Nanda Djausal, Pameran mini itu merupakan inisiasi Pemprov dan pihaknya dipercaya untu

Ekspose penangkapan pembunuh ibu kandung di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (5/3/2018). (Foto:Lampost/Asrul) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )--Tim Khusus Anti-Bandit (Tekab) 308 Polresta Bandar Lampung, berhasil menangkap pelaku pembunuhan Eti Yulia (48) warga jalan PB Marga, Perumahan Griya Rubi, Kelurahan Sukadamaham, Kecamatan, Tanjungkarang Barat, yang terjadi pada Kamis (1/3) lalu.   Pelaku dipastikan anak kandung korban bernama, Agus Wulansah (25) seorang tuna karya, yang pernah berprofesi sebagai pengamen hingga akhir 2014. Ia berhasil ditemukan di sekitar jalan Hasan Rais, Sukadamaham pada Senin (5/3/2018) sekitar pukul 09.30 WIB.   Saat itu pelaku menggunakan jaket merah lis hitam dan kemeja berwarna cokelat, dan menggunakan celana pendek sambil menghisap rokok. Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Murbani Budi Pitono, mengatakan sebelum mengantungi identitas pelaku, penyidik terlebih dahulu melakukan olah kejadian dan menggali keterangan dari para saksi.   Ke

Kondisi gedung penyimpanan logistik KPU Lampung Selatan, Minggu (4/3/2018). (Lampost.co /Perdhana Wibisono) KALIANDA ( Lampost.co ) -- Polres Lampung Selatan terus mendalami hilangnya logistik Pemilu di gedung penyimpanan KPU setempat. Sebanyak 16 orang saksi telah dimintai keterangan terkait raibnya 1.500 unit bilik suara.   "Sudah 16 orang saksi yang sudah dimintai keterangan," kata Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Efendi, Minggu (4/3/2018).   Disinggung mengenai dugaan keterlibatan orang dalam, mantan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang itu, enggan berkomentar banyak. "Yang pasti saat ini sedang dalam penyelidikan kami," ujarnya.   Diketahui, sebanyak 1.500 dari 3.336 bilik suara yang di simpan di dalam gedung raib. Diketahui hilangya bilik suara tersebut, Senin (13/2/2018) dan sudah di laporkan ke Polres Lampung Selatan.   Kapolres Lampung Selatan, AKBP M Syarhan menyayangkan keterlambatan KPU melaporkan kejadian tersebut. "Di

H. Bambang Eka Wijaya (Foto: Dok. Lampost.co) PERTARUNGAN berebut supremasi dalam bisnis ritel digital (daring) dunia antara dua raksasa asal Tiongkok, Alibaba Group Holding milik Jack Ma dan Tencent Holding milik Ma Huateng, tengah berlangsung dengan duel investasi ke mitra potensial.   Tarungnya bukan sebatas di kawasan Asia Tenggara, tempat Alibaba menanam lebih dari 1 miliar dolar AS baik di Lazada maupun Tokopedia, sedangkan Tencent dalam jumlah investasi sebanding di Go-Jek maupun Grab dan Shopee lewat induk usahanya di Singapura.   Namun pertarungan juga meluas hingga Eropa dan AS. Seperti laporan South China Morning Post (22/2/2018), Tencent dengan tentakel unggulannya JD.com telah berhasil merangkul mitra-mitra besar, termasuk raksasa ritel Prancis Carrefour SA dan Walmart dari AS. Carrefour belum lama ini mengumumkan investasi potensial dari Tencent, sedangkan Walmart memiliki saham di JD.com.   Alibaba juga menanamkan investasinya di sejumlah perusahaan rit

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - MTVN/Lukman Diah Sari JAKARTA ( Lampost.co )---Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku pihaknya masih mengkaji soal ide 'meloloskan' pejabat yang mengembalikan uang hasil korupsi dari jerat hukum. Ide tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU antara lembaga penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Ya kan sekarang peraturannya masih perlu dikaji lebih mendalam tentang peraturan-peraturan yang ada," kata Setyo, di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). Setyo menegaskan, Korps Bhayangkara tidak pernah memberi usulan soal aturan pejabat yang terindikasi korupsi bisa lolos dari jerat hukum asalkan mengembalikan uang. Dia menyebut aturan itu merupakan usulan pribadi dari Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Setyo mengatakan, hingga saat ini secara undang-undang belum ada penegak hukum menindak pidana dengan lentur. Selama

Jajaran Satres Narkoba Polres Tulangbawang. (Foto:Dok.Lampost.co) MENGGALA ( Lampost.co )--Jajaran Satres Narkoba Polres Tulangbawang berhasil mengamankan 20 pelaku penyalahgunaan narkoba, tiga diantaranya perempuan selama dua bulan terakhir.   Kapolres Tulangbawang, AKBP Raswanto Hadiwibowo, diwakili Kasat Narkoba Polres Tulangbawang Iptu Bobby Yulfia, mengatakan ditahun 2018 jajarannya sudah berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba. "Dua bulan terakhir kita sudah mengankan 17 pelaku laki-laki dan 3 perempuan dari 18 kasus penyalahgunaan narkoba," kata dia, dihubungi, Jumat (2/3/2018).   Namun tidak banyak informasi yang berhasil dihimpun Lampost.co. Bobby enggan memberikan penjelasan lebih jauh peran 20 pelaku serta jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Menanggapi setatus rawan peredaran baik penjualan maupun pemakai narkoba di wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat yang dipetakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.   Bobby mengaku

Aksi mahasiswa PMII Lampung Utara untuk menolak terbitnya revisi UU MD3.(Foto:Lampost/Fajar) KOTABUMI ( Lampost.co )--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi damai, Jumat (2/3/2018), yang dilaksanakan serentak oleh PMII untuk menolak terbitnya revisi UU MD3. Ketua Cabang PMII Lampung Utara, Aris Tama menilai dengan diterbitkannya revisi UU MD 3, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang selama ini menjadi simbol demokrasi telah mati di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.   “Hal ini ditandai dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor: 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat DPR, DPD, dan DPRD (Revisi UU MD3),” kata dia usai aksi. Menurutnya, dalam revisi UU MD3 itu terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi, dan sekaligus mengkerdilkan hak berpendapat rakyat. Diantaranya pada pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.   Pada pasal 73 misa

Korban banjir di Kampung Cabang, Kecamatan Bandarsurabaya, Lampung Tengah. (Foto:Lampost/Wahyu)   GUNUNG SUGIH ( Lampost.co )--Korban banjir di Kampung Cabang, Kecamatan Bandarsurabaya mengeluhkan minimnya bantuan bahan makanan dan air bersih dari pemerintah. Padahal sebagian sudah terkena banjir selama seminggu, sebagian lain sudah empat hari.   Solihin (46), warga Dusun 3, Kampung Cabang, mengaku bantuan dari pemerintah sangat minim. Untungnya beberapa kelompok warga dan koperasi membantu bahan makanan berupa makanan instan. Sutris (40), juga warga Dusun 3, mengaku ada seratusan warga yang setiap malam harus tidur di tenda-tenda.   Tetapi mereka tak menerima bantuan baik berupa tikar, selimut atau apa saja yang bisa meringankan. Nasuha (52), mengakui sudah ada bantuan dari pemerintah, tetapi jumlahnya sangat minim. Sebab itu masih banyak warga korban banjir yang mengeluh.   Camat Bandarsurabaya, Wahyu Suganda, mengatakan ada 612 rumah di Kampung Cabang yang teren

Waketum Gerindra Fadli Zon/MI/Susanto Jakarta ( Lampost.co ) -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak mempersoalkan elektabilitas Prabowo Subianto yang tak bergerak dalam rilis survei terbaru Populi Center. Elektabilitas mandek karena Prabowo belum turun ke lapangan. "Enggak ada masalah. Ini kan lucunya ada petahana, ada di posisi satu, biasa saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 1 Maret 2018. Wakil Ketua DPR itu menjelaskan Gerindra bakal getol menjalin komunikasi dengan mitra koalisi. Momen Pilkada Serentak 2018 bisa dimanfaatkan Prabowo bertemu langsung masyarakat. "Belum bergerak saja sudah tinggi, sudah ditakuti. Apalagi kalau bergerak?" ucap Fadli. Di sisi lain, Fadli memahami elektabilitas kompetitornya, Presiden Joko Widodo, yang masih unggul jauh. Petahana, kata Fadli, memiliki ruang lebih besar untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. "Jadi itu semacam structured political campaign. Walaupun ti

Ilustrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. JAKARTA ( Lampost.co )--Anggota DPR RI Hanafi Rais meminta pemerintah tidak terlalu kaku dalam menerapkan sanksi atas konsumen yang belum melakukan registrasi ulang. Karena, bila mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 /2016, pelanggan seluler yang tidak registrasi kartu SIM prabayar sampai 28 Februari 2018 akan diblokir nomornya. Pemblokiran ini akan dilakukan secara bertahap selama dua bulan, yakni hingga 28 April 2018. Akhir Februari kemarin (28/2/2018) adalah batas akhir registrasi kartu SIM tahap pertama. Bagi mereka yang belum melakukan registrasi kartu SIM ulang akan dikenai pemblokiran secara bertahap. Namun seiring dengan berakhirnya masa registrasi tersebut, masih banyak juga para pelanggan yang kesulitan atau bahkan tidak bisa meregistrasi ulang kartu mereka. Dari beberapa keluhan yang muncul