KPK Soroti Mahalnya Ongkos Jadi Kepala Daerah

-
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: MI/Rommy)

JAKARTA (Lampost.co)--Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak melakukan penangkapan kepala daerah yang akan melaju dalam pesta demokrasi. KPK memberi perhatian khusus pada jalannya proses Pilkada 2018. Hal ini dilakukan, menyusul banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari hasil kajian lembaganya dengan beberapa stakeholder, salah satu alasan kepala daerah terlibat dalam pusaran korupsi karena mahalnya ongkos menjadi kepala daerah.
 "Kita (KPK) melihat bahwa ongkos untuk menjadi kepala daerah itu besar," kata Laode saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (16/2/2018).

 Menurut Laode, dari hasil kajian itu seseorang yang ingin menjadi bupati harus menyiapkan dana minimal Rp60 miliar. Sedangkan untuk jabatan gubernur, para calon harus memiliki dana hingga Rp100 miliar. "Nah jadi ongkosnya memang mahal," ujar dia.

Wakil Ketua KPK tak membantah maraknya giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah untuk memperbaiki sistem politik di tanah air. Lembaga Antikorupsi, kata Laode, ingin menghilangkan money politik dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.

Sumber: Lampung Post

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Lampung Tengah Mustafa Tiba di Gedung KPK

-
Gambar
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara/Aprilio Akbar) JAKARTA ( Lampost.co )---Bupati Lampung Tengah Mustafa tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mustafa ditangkap karena diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan orang nomor satu di Lampung Tengah itu tiba di markas Antikorupsi sekitar pukul 23.30 WIB. Saat ini, Mustafa sedang menjalani pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya sempat diperiksa di Polda Lampung. "Sekitar pukul 23.20 WIB tadi tim sudah membawa Bupati Lampung Tengah ke KPK untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018). Menurut Febri, pemeriksaan lanjutan dilakukan karena penyidik masih membutuhkan informasi dan keterangan untuk menentukan status hukum Mustafa dalam perkara rasuah ini. "Sejauh ini kami masih membutuhkan keterangan yang bersangkutan terleb
Baca selengkapnya

KPK Periksa 4 Pimpinan Fraksi DPRD Lampung Tengah

-
Gambar
  Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.   Jakarta ( Lampost.co ) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap empat Ketua Fraksi Partai Politik (Parpol) di Lampung Tengah. Mereka diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).   Keempat petinggi partai itu antara lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tengah Roni Ahwandi, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Tengah M Ghofur, Ketua Fraksi PKB Lampung Tengah Iskandar dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Ahmad Rosidi. "Empat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/3/2018).   Selain empat orang itu, penyidik juga ikut memanggil dua bos PT Sorento Nusantara yakni Budi Winarto dan Simon Susilo. Kemudian, Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi, Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kab Lampung Tengah serta s
Baca selengkapnya

Buku Lampung Tumbai Diluncurkan

-
Gambar
Panitia peluncuran buku Lampung Tumbai mengecek materi buku berjudul Mencari Jejak Masa Lalu Lampung karya Frieda Amran yang peluncurannya pada Senin (12/10), di Lampung Post. LAMPUNG POST/MG2 BANDAR LAMPUNG -- Senin (12/10), Lampung Post mengadakan peluncuran terbatas buku Lampung Tumbai, di kantor Lampung Post. Frieda Amran, penulis buku ini yang tinggal di Belanda, ikut hadir dalam peluncuran ini. Lampung Tumbai merupakan kumpulan tulisan tentang Lampung masa penjajahan Belanda yang terbit setiap minggu di edisi Minggu Lampung Post. Tulisan ini merupakan resume dari berbagai sumber literatur kuno di beberapa perpusatakaan dan museum di Belanda. Frieda seorang filolog asal Palembang tergugah untuk “menyelamatkan” sejarah masa lampau Lampung. Redaktur Publishing Lampung Post Sudarmono mengatakan tulisan-tulisan Frieda yang berserak amat bermakna bagi dunia literasi di Lampung. Oleh karena itu, Lampung Post berinisiatif untuk mengabadikan tulisan-tulisan tersebut m
Baca selengkapnya

Polresta Tembak Mati Seorang Begal di Lampung Timur

-
Gambar
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono menunjukkan barang bukti saat ekspos di RS Bhayangkara Polda Lampung, Senin (26/2/2018). (Foto:Lampost/Deni Zulniyadi) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )--Sikap tegas kembali ditunjukan aparat kepolisian. Gabungan Tekab 308 Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung menembak mati pelaku begal dalam penggerebekan di Lampung Timur, Senin (26/2/2018), sekitar pukul 04.00. Riki (23), warga Negara Saka, Jabung, Lampung Timur tewas dengan empat luka tembak. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Harto Agung Cahyono itu mengamankan tiga orang. Riki tewas, dua orang lainnya yakni ZA (30), dan Us (20). Sedangkan satu tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri berinisial HIM (25). Mereka warga Negara Batin, Lampung Timur. Dari para tersangka disita tujuh unit sepeda motor berbagai merk, satu set kunci letter T, dua kunci palsu, dan sebilah senjata tajam. Menurut polisi, Riki tewas d
Baca selengkapnya

Shortcut KA Rejosari-Tarahan Butuh Rekomendasi Tiga Pemda

-
Gambar
Jalur rel di Kota Bandar Lampung. (LAMPOST.CO/IKHSAN DWI NUR SATRIO) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )---Pemerintah Provinsi Lampung meminta Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Pesawaran dan Pemkab Lampung Selatan segera mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat pembangunan shortcut atau jalan alternatif Kereta Api Batubara Jajaran Panjang (KA Babaranjang) Jalur Rejosari-Tarahan. Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Qudrotul Ikhwan menjelaskan surat rekomendasi dari ketiga pemda tersebut sebagai syarat dalam pembangunan pemindahan jalur KA Babaranjang dari luar kota Bandar Lampung. Selain tiga Pemda, Pemprov juga akan menerbitkan surat rekomendasi. "Surat itu nantinya akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan RI sebagai kelengkapan dokumen, sehingga produk ini secara hukum tidak ada masalah dan juga ada kesamaan visi antara Pemkab/kota, provinsi dan pusat. Kami berharap rekomendasi itu bisa diterbitkan Pemda secepatnya” kata Qodratul, kepada Lampost.co , Jumat (23
Baca selengkapnya

Dalam 7 Tahun, 26 Gajah Mati di Way Kambas

-
Gambar
Bangkai gajah betina yang ditemukan petugas Tim Patroli Polisi Hutan dan Rhino Protection Unit (RPU) Balai TNWK, Senin (12/2/2018). (Dok Humas Polres Lampung Timur) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )---Dalam kurun waktu tujuh tahun atau 2011--2018 diperkirakan sebanyak 26 gajah mati di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Terakhir yakni adanya penemuan bangkai gajah mati di SPTN wilayah III Kuala Penet, Kecamatan Braja Slebah, Lampung Timur, Senin (12/2/2018). Lembaga Swadaya Masyarakat Wildlife Conservation Societies (WCS) menyebutkan dari 26 gajah tersebut, sebanyak enam ekor terdiri dari lima jantan dan satu betina ditemukan mati pada 2011. Kemudian, satu ekor gajah betina (2012) satu jantan, satu betina dan satu ekor lainnya tidak teridentifikasi karena sudah tulang belulang (2013). Lalu, dua ekor gajah yang terdiri dari satu jantan dan satu betina ditemukan mati pada 2014. Enam ekor gajah mati terdiri lima betina dan satu jantan (2
Baca selengkapnya

KPPN Bandar Lampung Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

-
Gambar
Kakanwil DJPb Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo pada pencanangan zona integritas KPPN Bandar Lampung di aula LPMP Bandar Lampung, Kamis (8/2/2018). (Foto: Istimewa) BANDAR LAMPUNG ( Lampost.co )---Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo meresmikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Bandar Lampung di aula LPMP Bandar Lampung, Kamis (8/2/2018). Pembangunan zona integritas itu dengan penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas layanan publik. Zona integritas nantinya menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani bagi stakeholder KPPN Bandar Lampung. Ketua Panitia, Poerwanto, menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan sebagai deklarasi pencanangan Zona Integritas menuju
Baca selengkapnya